JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PPP menyatakan ketidaksetujuannya jika pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena dinilai sebagai salah satu organisasi masyarakat yang anarkis.
Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar mengatakan, FPI juga merupakan bagian dari masyarakat. “FPI itu adalah aset bangsa, aspirasi grass root, pemerintah harus berkoordinasi dengan FPI dan membina, bukan dibinasakan,” tegasnya di ruang pers DPR, Jumat (18/2/2011)
Kasus ini adalah contoh nyata dilema kita dalam berdemokrasi, sebuah sistem yang mengedepankan freedom of speech namun KITA sang pengguna sistem tersebut sama sekali tidak mengerti apa maksud konsep “Kebebasan Berbicara” tersebut terlebih bagaimana menjalankannya.
Noam chomsky pernah bilang “If we don’t believe in freedom of expression for people we despise, we don’t believe in it at all.” (Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media, 1992).
Dengan kata lain, Chomsky menegaskan apabila kita tidak bisa menerima orang yang kita benci untuk punya kebebasan berbicara, maka sebenarnya kita tidak percaya sama sekali terhadap konsep “Kebebasan berbicara” tersebut.
Inilah yang disebut Munafik dalam aplikasi dunia nyata berpolitik dan jawaban untuk sikap hypocrite/munafik KITA yang mengaungkan demokrasi tapi sebenarnya TIDAK bisa menerima yang disebut kebebasan berbicara tersebut.
Noam Chomsky sebetulnya memberikan kalimat diatas untuk masyarakat dan pemerintah USA yang begitu ignorant / acuh terhadap freedom of speech, namun dengan bangganya mengembar gemborkan betapa DEMOKRATIS nya mereka. 
Ahaha yeah right “Tell that to John Pilger” dan dia akan bilang bilang hal yang serupa dengan Chomsky yaitu “The U.S. is a cosmetic democracy.”
Ya betul Amerika adalah negara penganut demokrasi kosmetik, dimana demokrasi hanyalah dandanan make up saja, agar mereka terlihat demokratis padahal sebenarnya tak lebih dari sebuah pemerintahan Totalitarian yang tersembunyi dibalik makeup tebal demokrasi.
Sayangnya hal ini pula yang terjadi di Negara tercinta ini. Tidak aneh sebetulnya kenapa ini terjadi di Negara kita, salah satunya adalah karena Amerika merupakan salah satu panutan kita dalam menjalankan demokrasi di negara ini, terlebih sang presiden yang menjabat sekarang dianggap mewakili aspirasi Indonesia.
Andai saja Indonesia adalah Negara yang mengedepankan pemikiran akademis, maka tumbuh kembang pandangan Pro terhadap Obama bisa menjadi sebuah hal yang abrusd / memiliki kemungkinan yang sangat kecil dapat tumbuh kembang di Indonesia. Namun sayangnya Negara kita tidak percaya pada kemampuan berfikir kritis, kita tidak percaya kalau berfikir kritis akan membawa kebijakan pembangunan yang bermakna untuk masa Depan Indonesia. Dan Hal inilah yang membuat pandangan PRO terhadap Obama dapat tumbuh kembang dengan subur di Indonesia.
Apabila kita mengedepankan proses berfikir kritis dalam mengambil keputusan, maka kita akan menelaah secara akademis kebijakan Obama, dan dari situ akan terlihat jelas bagaimana Kebijakan Obama yang paling nyata adalah kesetiaannya untuk terus mendukung Israel, yaitu dengan komitmennya memberikan bantuan senjata Nuklir dan bantuan ekonomi lebih dari 200 Juta Dollar. Masih teringat dikepala saya Obama dengan tegas berkata
“We must help Israel defend itself against those enemies that have sworn to destroy it,” dengan kata lain Obama akan selalu setia membantu Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya.
Melihat kenyataan ini pasti manusia Indonesia yang berakal sehat akan bertanya Bagaimana bisa Obama / USA dibilang mewakili Indonesia ?? Bukankah dalam pembukaan UUD 45 bangsa kita dengan tegas dan bangga menyatakan bahwa “Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusian dan prikeadilan? Lalu bagaimana bisa dalam kenyataan kebijakan politik, kita malah mendukung Obama yang untuk mempertahankan regim penjajahan di Timur Tengah tersebut??
Satu hal yang pasti Obama tidak merepresentasikan pandangan bangsa Indonesia, Indonesia pun seharusnya malu menghasilkan politisi seperti ini yang hanya bisa memberikan kalimat manis namum kebijakannya benar-benar 180 derajat berbeda dari yang di dengar. Tapi apa mau dikata dalam realita kehidupan berbangsa, Amerika sudah terlanjur menjadi panutan bagi bangsa Indonesia, seperti yang kita lihat saat ini merujuk pada Kasus pembubaran FPI.
Apabila benar pembubaran ini terjadi di kemudian hari maka Kita telah menjadi bagian dari masyarakat global Ignorant Amerika yang terlalu percaya diri akan sikap demokratis mereka tapi tidak berhasil berkaca pada tindakannya tersebut.
Sikap acuh kita untuk berfikir secara kritis/akademis membuat kita terbiasa melihat masalah bukan dari sumber masalah tersebut namun dari event-event yang mengikutinya, event-event yang kemudian diekspolitasi sedemikian rupa oleh media massa.
FPI apabila dilihat dari segi demokrasi, dan akademis adalah sebuah suara, suara yang kita suka atau tidak merupakan bagian dari sebuah proses Demokrasi di Indonesia, suara politis yang kemudian di exploitasi, di cap, diberikan label sebagai gerakan ekstrimis, anarkis, di masyarakat.
Kita pun menerima label tersebut dan memang tidak bisa di pungkiri kalau kurang lebih penggambaran Media Massa merefleksikan FPI sebagai sebuah organisasi masyarakat.
Namun, apakah semua label tersebut dapat dijadikan sebuah pembenaran untuk menutup sebuah suara, ide atau aspirasi dalam sebuah proses Demokrasi ?
Jawabnya tentunya adalah tidak benar, karena Demokrasi kembali pada hakikatnya adalah adalah kebebasan berbicara.
Lalu? Bagaimana solusinya ..
“Veriily, Knowledge is a lock, its key is questions” ( mengutip Imam Jafar A.S –Imam ke-6 yang merupakan keturunan langsung Nabi Besar Muhammad SAWA dari Putrinya Fatimah RA dan Ponakannya Ali Bin Abu tholib)
Ya ilmu adalah sebuah Gembok dan kunci untuk membukanya adalah pertanyaan
Karena dari itu untuk mencari ilmu dalam menjawab sebuah permasalahan ini kita harus berani bertanya, seperti:
“Apa yang sebenarnya menyebabkan label anarkis, ekstrimis pada FPI tersebut?
“Apa yang menyebabkan terjadinya event-event anarkis yang diesploitasi media tersebut?
Dari situlah kita bisa menemukan jawaban yang bisa memberikan enlightment untuk mengevaluasi dan memperbaiki situasi politik yang ada.
Dan jawaban rasional dari sebab dan akibat diatas pun tidak terlalu sulit yaitu :
- Sikap Presiden dan aparatur pemerintah yang lamban dalam mengakomodasi atau berkomunikasi dengan suara-suara yang dicap liar, anarkis, ekstrim seperti FPI, adalah penyebab utama terjadinya event-event anarkis, ektrim, yang diexploitasi media.
- Kurangnya partisipasi masyarakat untuk selalu mengingatkan pemerintah untuk cepat tangap / cepat bereaksi berpengaruh terhadap kecepatan dan ketegasan pemerintah dalam mengakomodasi atau berkomunikasi dengan suara-suara “miring” yang ada.
- Kurangnya partisipasi masyarakat untuk selalu mengingatkan FPI untuk bersabar ataupun untuk berempati terhadap pemikiran FPI.
Hal inilah yang seharusnya kita benahi untuk menyelesaikan masalah dalam proses demokrasi tersebut, bukan malah membuat masalah baru dengan menutup arus suatu aspirasi suara seperti menutup FPI.
Kta harus selalu ingat bahwa apapun label yang kita berikan terhadap sebuah ide, suara, atau aspirasi dalam sebuah proses demokrasi, label-label tersebut tidak bisa kita dijadikan sebagai sebuah pembenaran atau landasan dalam merumuskan suatu kebijakan atau tindakan. Dan ironisnya berfikir kritis untuk bertanya dan menjawab akar permasalahan terdengar seperti sebuah hal klise yang selalu kita lupa untuk terapkan dan jadikan landasan dalam merumuskan sebuah kebijakan dan tindakan yang akan kita ambil.
Ide, suara, aspirasi, bukanlah sebuah benda materi yang dapat terikat oleh batasan ruang dan waktu. Ide adalah sebab dari sebuah perubahan baik itu berupa revolusi, evolusi, reformasi, perubahan yang berjalan dengan damai ataupun perubahan yang terlanjur menumpahkan darah. Suka atau tidak hal inilah yang sejarah selalu ajarkan dan ingatkan kepada kita.
Perubahan mungkin suatu hal yang kita tidak suka, dan sebagai manusia kita tidak dapat menahan paksa perubahan tersebut untuk tidak terjadi. Namum kita dapat sebagai mahluk intelektual dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi tersebut dengan bersikap bijaksana dan berfikir kritis, akademis. Bukan hanya bisa untuk memutuskan kebijakan menutup suatu Organisi Masyarakat.
Sebenci apapun kita terhadap suatu organisasi masyarakat, kebencian atau rasa tidak suka tersebut tidak dapat dijadikan suatu alasan bagi kita untuk tidak dapat berfikir kritis dan menghargai kebebasan berbicara mereka. Kita harus ingat kalau kita sudah terlanjur menggaungkan dan berbangga hati sebagai bangsa penganut Demokrasi dimana kebebasan berbicara adalah pedoman utama atau criteria of success pelaksaanaan Demokras itu sendiri. So let’s start acting like one.
Den Haag 18/2/2011 15.44 PM
Djayawarman alamprabu
